LampungNet.com.Lampung Selatan – Dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) dan berbagai keluhan masyarakat Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan menjadi keluhan warga setempat, yang hanya membisu diam ditengah kondisi wilayah perusahaan karet.
Ironisnya,dalam geliat ekonomi masyarakat Desa Kertosari yang saat ini masih sangat lemah dalam hal perekonomian karena kepadatan penduduk yang kurang merata, dan sebagian besar terdiri dari wilayah perkebunan karet itu.Hingga kini untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat, bekerja sebagai buruh dan petani.
Dari informasi yang dihimpun dari berbagai sumber,temuan dugaan pungli oleh salah Organisasi Masyarakat (Ormas)pada tahun 2018 lalu,dugaan penilepan DD untuk Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes) sebesar Rp. 93 juta, dilakukan kades setempat.
Dimana dana Bumdes desa kertosari yang bersumber dari dana negara itu,diduga ditilep sebesar Rp. 75 juta.
Selanjutnya, di tahun 2017 lalu dilansir dari sejumlah media online dan cetak. Warga setempat mengeluhkan dugaan pungutan biaya sebesar Rp. 600.000 perbidang untuk proses pembuatan sertifikat tanah dalam proyek operasi nasional agraria (prona).
Dari penelusuran dilapangan,diungkapkan warga setempat berinisial SS (35),mengatakan bahwa selama ini program desa maupun bantuan untuk masyarakat dinilai tidak tepat sasaran.
“Seperti program raskin atau bantuan-bantuan dari pemerintah diberikan secara tidak merata dan dinilai tidak tepat sasaran. Parahnya lagi untuk aparat desa disini semuanya dapat bantuan”katanya.
Hal senada juga dikatakan MN (36),mengatakan bahwa pembangunan di Desa Kertosari tidak nampak terlihat untuk kemajuan desa kertosari.
Seperti pembangunan jalan lingkungan maupun jalan desa di setiap dusun yang sekian tahun tidak nampak pembangunan.
“Padahal sudah jelas mas, dana desa disini jumlahnya cukup besar.Tapi faktanya dilihat saja sendirilah mas, jalan dan sejumlah jembatan penghubung disini kondisinya seperti apa”ujarnya.
“Karena jalan desa yang masih batu, butuh waktu lama dan ongkos lebih tinggi untuk menjual hasil pertanian. Nah, jika semua sudah bagus, ini bisa mengurangi ongkos warga dan meningkatkan penghasilanya,” lanjut dia.
Diketahui jumlah Dana Desa (DD) Desa kertosari pada tahun 2019 sebesar Rp. 970.610.427 ,- dan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 445.973.705.
Pada tahun 2019 Pemkab LamSel menggucurkan dana sebesar Rp 22 Milyar untuk Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) itu.
Terdiri dari Rp 6.770.800.000 untuk pembangunan dan perbaikan jalan, sektor pendidikan Rp 1.578.589.000, sektor kesehatan Rp 1.000.000.000. “Total fisik dan non fisik Rp 10.878.888.000, ditambah Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) Rp11.784.379.000. Total keseluruhan Rp 22.663.268.000. (Sior)
