Lampung Utara – (LN) – Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Lampung Utara, Herwansyah mengungkapkan, beberapa waktu belakangan pihaknya telah mendapatkan sejumlah laporan mengenai pembelian buku di sekolah-sekolah SD,SMP Melalui dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) dan berdasarkan hasil investigasi anggota KWRI di lapangan, diduga telah terjadi praktek monopoli alias main mata oknum Kasi di Dinas Pendidikan Lampung Utara berinisial ( D ), dengan salah satu penerbit buku
Adapun temuan yang telah diperoleh anggota KWRI berdasarkan hasil investigasi di lapangan, kata Herwansyah, ada dugaan pengondisian dan penekanan yang dilakukan oknum Kasi Dinas Pendidikan terhadap para kepala sekolah, agar menyisihkan 20 persen dari dana BOS untuk pembelian buku, serta diharuskan membeli kepada salah satu penerbit saja, tidak boleh beli pada penerbit lain. “Itu yang perlu kita ketahui,” ujar Herwansyah.
Menurutnya, KWRI tidak akan mempersoalkan apabila memang ada dasar aturannya yang memperbolehkan cara oknum Kasi Diknas dan penerbit melakukan monopoli seperti itu. “Kalau ada aturannya yang memperbolehkan Oknum kasi Diknas dan penerbit memonopoli seperti itu, bagi kami enggak masalah. Tapi kalau aturannya enggak begitu, jelas menyalahi, dan kewajiban pihak terkait, inspektorat ataupun DPRD Lampung Utara merekomendasikan untuk ditindak lanjuti,” tuturnya.
Herwansyah menambahkan, diharuskannya para kepala sekolah membeli buku kepada penerbit yang telah ditentukan itu, selain atas perintah dari Oknum kasi Dinas Pendidikan, juga terdapat tekanan dari oknum kasi dan penerbit.
“Gimana ngga hebat Oknum Kasi,
Kalau mereka para Kepala Sekolah tidak mengambil buku lewat mereka, ancamannya SPJ ngga akan diterima pihak dinas. Inikan ada apa? Berarti antara pihak Disdik dengan penerbit ada main di sini. Jangan-jangan bisa jadi ada keterlibatan unsur pimpinan ??,” imbuhnya.
Penulis: Wawan
