Kegiatan Seremonial Sejumlah Pejabat Lampung Timur Merupakan Salah Satu Penyumbang Pemborosan Anggaran APBD

Lampung Timur – (LN) – Sejumlah Pimpinan OPD atau Pejabat Daerah sepertinya geram jika beberapa media mempublikasikan sejumlah berita yang tidak sesuai dengan keinginan atau ekspektasi sejumlah pejabat di kabupaten Lampung Timur, dampaknya adalah terkotak-kotaknya fungsi dan tugas seorang wartawan dan media, genting nya kondisi ini di lihat dari peran dan fungsi sejumlah media yang di anggap gagal menjadi mitra sejumlah oknum pejabat di kabupaten Lampung timur.hal ini di sampaikan ketua DPC AWPI Lampung Timur Herizal,di kantor sekretariat AWPI DPC Lampung Timur,Rabu 9/11/22.

Sejumlah oknum pejabat tersebut di kritik karena di duga menggunakan sejumlah anggaran APBD Lampung Timur sepanjang 2022 untuk kegiatan seremonial atau sebuah kegiatan yang tidak mempunyai usaha tindaklanjut dan berdampak langsung pada kepentingan masyarakat.
Ternyata, menurut Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) DPC Lampung Timur di tengarai sejumlah pimpinan dan pejabat pemerintah Lampung Timur termasuk salah satunya selain Beberapa oknum pejabat di luar lembaga pemerintah Lampung Timur pun demikian. Ungkap Herizal.

AWPI DPC Lampung Timur menyoroti dan mengkritisi tingkat penyerapan anggaran 2021 sampai di akhir tahun 2022 yang selalu di nilai lamban oleh beberapa OPD, Sehingga mempunyai pengaruh terhadap berbagai macam persolaan, hasil, kualitas,kepatuhan terhadap peraturan dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten Lampung untuk menanggulangi nya.selain akan timbul banyak polemik di duga luput dari pengawasan dan penindakan disiplin atau pemenuhan secara administratif oleh pimpinan Lampung Timur saat ini,

Herizal juga menjelaskan untuk saat ini yang nilainya labil adalah kondisi keuangan Lampung Timur,kita bisa bersama-sama mencermati dalam konstruksi Anggaran (APBD), Porsi anggaran APBD, terlebih menurutnya sangat di ragukan atas proses,mekanisme penyusunan Anggaran serta pada saat Pengajuan Perubahan Anggaran yang sangat rawan penyimpangan.
Hal yang mendasar adalah terhadap evaluasi, laporan serta pertanggungjawaban pada Sejumlah pos-pos anggaran tertentu terutama rawan pada tindakan KKN serta membuka celah untuk berbuat curang .

Herizal lanjut menjelaskan bahwa Yang patut di cermati secara bersama adalah pada alokasi anggaran yang diperuntukkan kunjungan kerja pimpinan DPRD,Kepala Daerah (Bupati dan wakil Bupati)ke daerah-daerah serta unsur-unsur OPD-OPD, dengan memperoleh alokasi anggaran di duga yang cukup besar . Sementara untuk perjalanan Dinas , unsur pimpinan OPD ke daerah untuk perjalanan dinas dalam Atau luar daerah yang menyerap anggaran cukup besar juga, tapi faktanya Lampung Timur tetap dengan kondisi semakin terpuruk, sehingga berbagai lembaga negara harus mengadakan kunjungan ke Lampung Timur,terang Herizal.

Herizal juga mengungkapkan bahwa Sejumlah anggaran di DPRD Lampung Timur pun dapat menghabiskan anggaran besar, misalnya pada pos anggaran sebagai penerimaan tamu DPRD Selain anggaran tersebut ada Operasional anggaran ketua lembaga DPRD Lampung Timur yang di dialokasi sejumlah anggaran dari APBD Lampung Timur ,Tak ketinggalan adalah alokasi anggaran untuk pemuatan rubrik dan liputan kegiatan pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Lampung Timur,yang kami khawatirkan hal tersebut tidak bisa di pertanggungjawabkan sesuai dengan sistem pengelolaan, pengendalian keuangan daerah,karena sifatnya hanya berupa laporan untuk memenuhi kelengkapan administrasi sebagai pembuktian kegiatan sudah terlaksana di lain pihak banyak yang meragukan hal tersebut.

AWPI DPC Lampung Timur pun meminta kepada pemerintah daerah kabupaten Lampung Timur dan DPRD Lampung Timur untuk meminimalkan alokasi anggaran buat kedua pimpinan lembaga tersebut. Menurut Herizal, alokasi sebesar puluhan miliar untuk kegiatan seremonial hanya berbentuk penyakit pemborosan. “Penyakit ini hanya akan menghambur-hambur sejumlah dana pembayar pajak,yang tidak bisa dimaafkan lantaran uang sebesar ini hanya diperuntukkan untuk kegiatan acara-acara seremonial saja,”
Apa lagi saat ini sudah muncul pemberitaan di medsos dan media massa terkait beredarnya video yang mirip bupati Lampung Timur yang sedang menghambur-hamburkan sejumlah uang saat kondisi keuangan Lampung Timur di sebuah acara yang di duga sebuah acara seremonial,hal disaat kondisi keuangan Lampung Timur di duga sedang difisit Sehingga banyak program dan kegiatan yang sudah di tetapkan oleh perda menjadi batal atau terlambat ekskusi nya.ungkap ketua DPC

Kami dapat mencontohkan pelaksanaan kegiatan pada Musrenbang yang di ikuti oleh banyak pihak dan banyak peserta,yang tujuannya adalah menyerap aspirasi masyarakat dan mengagendakan untuk masuk dalam pembahasan sidang paripurna DPRD tentang pengajuan KUA oleh sejumlah OPD,akan tetapi muatan tersebut di dominasi oleh kepentingan politik dan sejumlah kepentingan sekelompok pejabat saja Sehingga hasil dari Musrenbang tersebut hanya beberapa kegiatan yang di ajukan sejumlah masyarakat yang di akomodir,tetap saja yang lebih banyak pengajuan sejumlah pejabat yang terlaksana.sementara Musrenbang tidak sedikit menghabiskan dana APBD,jelasnya

Herizal juga menyampaikan bahwa ombudsman Republik Indonesia sudah pernah mengingatkan para pejabat penyelenggara negara untuk berhenti menggelar acara bersifat seremonial yang berpotensi menimbulkan potensi penyimpangan pada anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan publik.
Herizal juga menyampaikan hal ini karena di lihat masih ada beberapa pejabat negara yang tetap menggelar acara bersifat seremonial dan mengundang media untuk meliput.
Menurut dia, pejabat yang menggelar acara seremonial dan mengundang orang banyak dapat dikategorikan sebagai maladministrasi karena tidak mempunyai dampak bagi masyarakat dan terkesan hanya temu kangen saja berisiko membebani keuangan daerah.

Herizal menilai, anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan acara seremonial itu lebih baik bila dialokasikan untuk menangani sejumlah kerawanan sosial,belanja modal untuk bantuan peralatan atau perlengkapan usaha mikro yang potensial untuk dikembangkan.pelatihan-pelatihan Wira usaha yang dapat mendongkrak kepariwisataan,pelatihan pemuda yang mempunyai kreativitas, serta perekonomian rakyat.

“Apabila ada kegiatan yang sangat penting untuk dipublikasikan,herizal menyarankan agar memanfaatkan teknologi informasi, yaitu melalui media massa dan media elektronik yang sudah mengajukan permohonan kontrak dengan pemerintah serta media massa sudah terdaftar sesuai peraturan sebagai mitra, tanpa harus membedakan isi berita dan sudut pandang media tersebut berkontribusi terhadap berbagai pemberitaan terkait Tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab sejumlah pejabat di Lampung Timur, Sehingga tidak terkesan media-media yang tidak mengikuti keinginan sejumlah pejabat di kesampingkan untuk menjadi mitra atau menerima sejumlah dana sebagai bentuk dukungan keberadaan, sehingga akan terlihat kontradiktif terhadap peran dan fungsi sebagai pilar keempat tersebut.itu namanya menyunat, mengkebiri,membungkam peran dan fungsi pers sebagaimana tercantum dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.pungkas ketua AWPI DPC Lampung Timur (Tim)