Ketua Gapeknas Angkat Bicara Terkait Proses pengadaan Barang dan Jasa di kabupaten Lampung Timur

Lampung Timur – (LN) – Ketua Gapeknas angkat bicara mengenai carut marut proses pengadaan barang dan jasa di kabupaten lampung timur, dan meminta kepada pihak Pemkab lamtim untuk menghentikan proses tender tersebut karena syarat dengan muatan politik serta pengkondisian oleh kepala dinas PUPR berinisial SB dan oknum pejabat di lingkungan dinas PUPR Lampung Timur.

Oknum pejabat tersebut duga sudah melampaui tupoksinya, dengan mengadakan road show dengan maksud untuk menghubungi para kontraktor dengan cara menawarkan pekerjaan atau kegiatan kepada para kontraktor, dengan tawaran pengkondisian dapat dimenangkan dalam proses lelang atau tender tersebut, dengan konsekuensi atau syarat setor tanpa bayangan, dengan dana 20% di muka dari total nilai kepada oknum tertentu.ungkap ketua Gapeknas

“Saya selaku ketua Gapeknas kabupaten Lampung timur meminta kepada Bupati Lampung Timur untuk memberhentikan atau menonaktifkan jabatan kadis PUPR Lampung Timur serta Kabid yang duga telah terlibat pada pengaturan sistem tender di kabupaten lamtim.

Apabila Bupati Drs. Dawam Raharjo tidak memberhentikan atau menonaktifkan dari jabatan nya sebagai kadis PUPR Lampung Timur tersebut ,maka di duga kuat bahwa Drs.Dawam Rahardjo sebagai bupati saat ini ,telah mengaminkan perbuatan dari kedua pejabat tersebut di lingkungan dinas PUPR Lampung Timur, tegas maradoni.

Selanjutnya menurut maradoni bahwa “Dinas PUPR itu diibaratkan kebon dan dan UKPBJ itu dapurnya, maka UKPBJ yang merupakan dapur yang berfungsi untuk pengolahan sistem lelang , yang di duga telah dikondisikan dan sesuai dengan pesanan dari dinas PUPR, karena pihak PUPR-lah yang mengatur suatu perangkat pendukung untuk proses lelang atau tender berupa flash disk, yang di dalamnya sudah di kelola sedemikian rupa agar yang berisikan data dan dokumen perusahaan yang di duga merupakan petunjuk yang persyaratkan oleh oknum pejabat tertentu dan selanjutnya diserahkan kepada pihak panitia lelang, kemudian selanjutnya dari UKPBJ di sampaikan kepada para konsultan yang membuat penawaran yang ditunjuk oleh dinas PUPR, kesimpulannya adalah bertujuan untuk memuluskan aksinya untuk berbuat curang.

UKPBJ di duga kuat merupakan salah satu dapur dari kejahatan korporasi yang dikemas secara sistematis, massive, terencana, terkoordinir dan terstruktur yang melibatkan banyak oknum, itu berjalan dari beberapa tahun terakhir. Tegas maradoni

Selanjutnya maradoni manyatakan kesiapan nya “Saya siap menjadi JC untuk memberikan keterangan sebenarnya kepada pihak-pihak terkait atau yang berkompeten yang membutuhkan bukti dan keterangan darinya.

Di lain lokasi ketua MPC pemuda Pancasila Lampung Timur melalui ketuanya juga angkat bicara,mengenai carut-marutnya sistem keuangan di pemerintah kabupaten Lampung timur, menurut ketua MPC “kenapa Pemda begitu semangatnya menganggarkan program pembangunan yang begitu besar yang hanya tertumpu di satu dinas saja, sehingga mengabaikan tunjangan para pamong yang sudah sekian bulan tak terbayarkan ,ada apa?
Saya khawatir anggaran yang begitu besar yang hanya bertumpu di dinas PUPR menjadi bancakan serta syarat dengan kepentingan politik semata,bahkan kami pun menyimak di media massa ada terkesan antara eksekutif dan legislatif saling lempar tanggung jawab Soal berbagai laporan dan polemik yang terjadi di Lampung Timur.
Beberapa waktu lalu mengenai pembayaran tunjangan perangkat desa se-kabupaten Lampung timur. menurut saya pihak legislatif menghianati amanat yang telah diberikan kepada mereka sebagai penyambung lidah rakyat. hemat saya fungsi DPRD kabupaten Lampung timur yang mempunyai tiga fungsi antara lain
1. fungsi legislasi
2. Fungsi budgeting
3. Fungsi pengawasan
Ungkap ketua MPC PP Lampung Timur

Berbagai elemen masyarakat mengharapkan pemerintah daerah,Jangan sampai berbagai kebijakan ini di jadikan Alat politik, sehingga pemerintah di tengarai oleh berbagai elemen telah monopoli beberapa kelompok dan golongan dengan berkonspirasi mengkondisikan dana APBD khususnya di bidang infrastruktur untuk kepentingan pihak tertentu juga tidak terlepas jasa balas budi piutang kepada beberapa pihak ditengarai Bupati Lampung timur melalui dinas PUPR berinisial SB dan Kabid berinisial MDR karena menurut etika dan hukum dimana terduga para oknum pejabat tersebut telah melakukan perbuatan tercela dengan cara memainkan dana infrastruktur APBD kabupaten Lampung timur sebesar 170 miliar .

Menurut keterangan kepala ULP kepada kelompok rekanan tertentu dengan angka yang pantas ya ini sebesar 20% dari nilai pagi yang disepakati ini belum termasuk dalam bentuk cash and carry atau balas budi pembayaran.
Serta NGO JPK sudah mengendus nama pihak-pihak yang diduga kuat turut serta melakukan perbuatan yang patut diduga mengarah kepada perbuatan melawan hukum secara terang-terangan struktur, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN ). monopoli dalam persaingan usaha tidak sehat bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dan golongan
Dugaan pemufakatan jahat dari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang hingga terindikasi ada tindak pidana pencucian uang/TPPU (money laundry) serta kejahatan yang dilakukan dalam jabatan selain kepala dinas PUPR Lampung Timur SB dan Kabid PUPR yang terindikasi berperan dan diduga kuat terkoneksi dengan Bupati Lampung timur dari pihak swasta adalah BD dan beberapa nama lain yang terkait APBD 2021.

Hal yang lebih mencengangkan ada dugaan Bupati Lampung timur menerima gratifikasi sebesar 2 miliar rupiah demi salah satu pengusaha yang dibuktikan dengan kuitansi bermaterai sebagai bentuk terima kasih dalam urusan tertentu, kami memiliki bukti otentik bila dibutuhkan untuk kepentingan penegakan hukum,kami minta bisa dibuka Dan diurai benang merah supaya terang benderang dengan proses hukum yang berkeadilan.
Di saat diskusi ketua Gapeknas yang memaparkan berbagai dugaan penyimpangan tersebut telah terjadi seolah-oleh merupakan hal yang lazim di lakukan.

Sementara ketua AWPI atau Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia DPC Lampung Timur di akhir-akhir diskusi, Herizal selaku ketua menduga telah terjadi tindakan berbagai kecurangan pada berbagai jenis dan peruntukan kebijakan di Pemda Lampung timur yang terjadi di semua lini,sehingga berdampak pada carut marutnya sistem pemerintahan di kabupaten Lampung Timur baik secara administrasi,ketaatan terhadap aturan dan perundang-undangan,terlebih akan selalu ada kemufakatan jahat yang di timbulkan oleh suatu kebijakan yang di duga merupakan kejahatan kebijakan dan perbuatan curang yang akan berdampak pada berbagai pelanggaran hukum.(Dbs)