Lampungnet.com | Tulangbawang barat – Terkait mencuatnya permasalahan program keluarga harapan (PKH) di kabupaten Tulang Bawang Barat yang sampai ke meja DPRD, Dinas Sosial setempat bertindak tegas akan memberhentikan oknum pendamping PKH yang bermain.
Somad, Kepala Dinas Sosial kabupaten Tulangbawang barat seusai hearing mengatakan, dalam permasalahan program keluarga harapan tersebut menyebutkan tidak ada permasalahan.
“Di undang untuk Dengar pendapat ya kita kasih pendapat, terkait PKH tadi sudah kita sampaikan, ya insyaallah tidak ada keluhan cuma masalah yang saldo Nol (kosong), itukan nantinya memang ada yang di benahi atau hilang komponen,” kata Somad saat diwawancarai, Selasa (31/8/2021).
Ditempat yang sama Joko Kuncoro wakil ketua II DPRD Tubaba bersama Mukamil anggota komisi II mengatakan, dalam hal ini telah memerintahkan pihak dinas sosial untuk menyelesaikan permasalah yang terjadi dalam program PKH.
“Dengan dilakukanya hearing ini kami dari DPRD Tubaba komisi II akan kita tindak lanjuti turun kebawah sesuai dengan kesepakatan tadi dan kami dari DPRD sudah memerintahkan langsung dalam waktu satu minggu ini harus clear persoalan ini,” kata Joko.
“Dan dari dinas sosial tadi sudah siap dalam waktu dekat ini kita akan turun kebawah, yang nanti apa bila kita turun kebawah nanti rekan-rekan media akan kita informasikan,” sambungnya.
Disingung mengenai sanksi tegas jika ditemukan nya ada oknum pendamping PKH yang bermain, Waka II DPRD Tubaba ini menyebutkan itu ranah nya aparat penegak hukum.
“Dan nanti ketika kita turun kebawah menemukan adanya pelanggaran tentunya harus kita tindak lanjuti dan itu wewenang APH yang memberikan sanksinya,” imbuhnya.
Sementara Zulkarnaen ketua BAIN HAM Tubaba, didampingi Rico Rivaldi Dafartemen Advokasi, mengatakan pada saat berjalan nya hearing kepala Dinas Sosial Tubaba menyatakan bahwa ATM dan buku rekening tidak bisa ditahan, dan dia memerintahkan pendamping untuk mengembalikan ATM dan buku rekening apa bila ada pendamping yang bermain disitu maka dia (Somad) akan mengambil tindakan tegas memecat pendamping tersebut, dan dalam waktu dekat ini pihak Dinsos dan PKH akan turun untuk menyelesaikan permasalahan ini.
“Bain HAM akan menungggu tindak lanjut Dari dinsos PKH untuk turun dan menyelesaikan permasalahan PKH dan bansos dan yang lain nya dan BAIN HAM meminta kepada kepala dinas sosial untuk lebih memantau kinerja kawan-kawan pendamping PKH agar tidak terjadi permasalahan penahanan buku rekening dan ATM bagi penerima PKH yang telah dikeluarkan yang sangat riskan sekali dimasyarakat Tiyuh Makarti dan tiyuh Penumangan,” ujar Rico Rivaldi mendampingi Zulkarnaen ketua Bain Ham Tubaba, seusai hearing.
Terkait permasalahan ini lanjutnya, beberapa waktu lalu salah satu warga yang kartu PKH nya di tahan telah dikembalikan oleh pendamping dengan cara di titipkan kepada tetangga KPM yang kartunya di tahan.
“BAIN HAM tetap mengkawal permasalahan PKH, dan fakta bahwa setelah dilaporkan ke DPRD dan mencuat ada salah satu KPM yang kartu PKH nya dikembalikan di titipkan melalui tetangga padahal sudah 2 tahun kartu tersebut ditahan, inikan janggal,” tukasnya.
