Penanggung Jawab Pekerjaan Menghindari Awak Media dan Lembaga Control Sosial Untuk Melancarkan Dugaan Korupsi
Lampung Timur – (LN) – Untuk meningkatkan kondisi dan penggunaan sumber daya air telah di laksanakan kegiatan pembangunan dan Peningkatan Daerah Irigasi yang sedang berjalan di beberapa titik lokasi di kabupaten Lampung Timur,Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Direktorat Sumber Daya Air telah menggelontorkan program tersebut dari beberapa waktu sebelumnya dengan jumlah yang tidak tanggung tanggung nilai dan cukup pantastis.
Tim observasi dan investigasi yang terdiri dari gabungan lembaga Pemantau Keuangan Negara ( PKN ) DPC Lampung Timur Berkolaborasi dengan Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia AWPI DPC LAMPUNG TIMUR berkesempatan menyambangi pusat pelaksanaan kegiatan dan program tersebut diantaranya berada di dua Kecamatan yakni di Kecamatan Batanghari Nuban dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Minggu, (23/09/2021).
Guna untuk meningkatkan peran serta masyarakat agar negara ini terbebaskan dari KKN maka tim dari PKN (Pemantau Keuangan Negara) yang telah terbentuk diwilayah Kabupaten Lampung Timur, pada kamis tanggal (23/09/2021) telah melakukan invistigasi dan observasi secara seksama dilokasi pembangunan tersebut.
Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan Daerah Irigasigasi tersebut tim dari PKN (Pemantau Keuangan Negara) telah menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan itu yang diduga tidak sesuai dengan metode Pelaksanaan Konstruksi, standar mutu, material konstruksi, peralatan konstruksi.
Ketua AWPI DPC Lampung Timur Herizal juga menyampaikan pemikiran nya Terkait hal tersebut “pembangunan ini perlu management yang baik demi kelancaran proyek sesuai tahapan proyek.
Bagian surveyor,shop drawing sangat bertanggung jawab, termasuk pemasangan dan penempatan panel beton harus sejalan dengan longitudinal dan mengacu pada centerline panel.
selain itu pemasangan bouplank,papan informasi, elevasi dan nama bangunan serta nilai kontrak seolah olah di tutup-tutupi.
Sulitnya mendapatkan informasi ,terkait peran dan tugas pengawas lapangan dan pengawas tehnik yang seharusnya ada di lokasi,pada saat tim menyambangi lokasi tidak satupun di temukan oleh kami di lapangan.
Hal ini menguatkan dugaan adanya permainan dan kurang transparan nya kegiatan ini sehingga membuka ruang dan celah untuk menyalahgunakan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara alias korupsi.”
Bentuk dan unit bangunan sampai saat ini masih dalam tahap pelaksanaan pengerjaan,dengan situasi musim hujan dengan curah hujan lebih 5mm/jam seharusnya timbunan tanah di hentikan jika ada pengerjaan timbunan, jika curah hujan rata-rata 10mm/jam maka pembetonan harus di hentikan untuk menjaga kualitas pekerjaan.
Sementara itu tim menyempatkan diri untuk melihat proses pengadaan material beton yang berada di seputaran dam raman, saat itu masih terlihat aktivitas mobil yang berfungsi sebagai concrete mixer sedang bersiap siap membawa material beton dengan situasi hujan.
Sempat awak media dari AWPI mengkonfirmasi salah satu tenaga yang di percayakan oleh rekanan tentang material tersebut yang akan di gunakan dan akan di bawa kemana dengan kondisi hujan seperti ini.
Petugas tersebut memberikan keterangan (samdim)
“Karena hujan,maka material untuk jatah lantai di dam swadaya di alihkan,kebetulan ada perusahaan di bekri butuh material untuk pembangunan jalan sekitar 100m,kami jual ke rekanan itu.”
Awak media belum sempat menkonfirmasi ini pada rekanan (KSO)apakah tindakan tersebut di benarkan dan apakah sesuai kontrak kerja .
Pada saat tim investigasi meninggalkan lokasi masih terlihat truk yang berkapasitas 5 dan 7 kubik material saling antri untuk mendapatkan muatan.
Terkait kualitas mereka menggandeng laboratorium dari universitas Muhammadiyah metro yang belum di ketahui sertifikasi apakah sudah ada legalnya terkait pengujian bahan material yang di hasilkan kan dengan metode per 100ton meter kubik mereka akan mendapatkan hasil uji lab dengan kualitas beton K225.
Sampai berita ini di publikasikan belum satu pihak dari rekanan atau penanggung jawab kegiatan tersebut dapat dimintai keterangan dan pertanggung jawaban terkait temuan tim investigasi PKN.
Bahkan ketua AWPI DPC Lampung Timur menyarankan untuk menghubungi via telepon seluler atau menyambangi tempat mereka beraktivitas (direksi Kit) akan tetapi semua nihil seolah memang sudah terencana dan berupaya menghindari semua awak media dan lembaga sosial control yang ada di Lampung Timur.
Hal tersebut menguatkan dugaan adanya peraktek KKN dan menutupi spesifikasi teknis karena melihat progres pekerjaan yang ada. (Dbs)
