[su_animate][su_heading][su_highlight background=”#f41221″ color=”#fefefd”]Lampungnet.com – Berita Lampung Bersih Terpercaya[/su_highlight][/su_heading][/su_animate]
Yogyakarta – Pesta demokrasi di Indonesia akan segera dihelat. Dengan dibukanya pintu pendaftaran Pasangan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden RI oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), 10 Agustus 2018 mendatang, jadi satu momentum penting dalam tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Seluruh mata publik akan tersedot guna mengetahui sosok ideal yang akan memimpin negeri ini dalam lima tahun periode kepemimpinannya.
Terkait hal tersebut, Rudi Hermanto, SH, MH, CLA, salah seorang advokat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menilai, bahwasanya problematika hukum di Indonesia akan semakin kompleks.
“Supremasi hukum Indonesia di masa mendatang akan menghadapi tantangan hukum yang lebih kompleks. Dalam arti, dalam setiap peristiwa yang bersinggungan dengan hukum membutuhkan penanganan dari seluruh aparatur penegak hukum di setiap tingkatan,” ujar Rudi Hermanto, Auditor Hukum/Kuasa Hukum Pajak alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, saat berbincang-bincang dengan awak media ini, Rabu, (07/08/2018), di Cafe Silol Yogyakarta.
Menurutnya, permasalahan hukum di Indonesia ibarat labirin, jalan berkelok yang tidak jelas pintu masuk dan pintu keluarnya.
“Perwujudan supremasi Hukum Indonesia belum menunjukkan kemampuannya dalam menyelesaikan bentuk penyimpangan sosial secara signifikan. Sebagai contoh, beberapa kasus yang bersentuhan dengan permasalahan hukum kadang kala tidak memiliki solusi yang tepat,” ujar Rudi.
Diterangkannya, kompleksitas problematika hukum yang dihadapi Indonesia pada masa mendatang menyangkut lemahnya integritas penegak hukum, efektifitas pengawasan yang terkesan tidak konsisten, adanya pandangan melihat hukum dari kontennya, mentalitas praktisi dan aparatur penegak hukum yang lemah, serta beberapa persoalan lainnya.
“Selain itu, peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia terasa masih belum memihak kepada rakyat,” terangnya seraya menambahkan masih banyak persoalan hukum di Indonesia yang diputuskan secara tidak komprehensif.
“Sehingga, produk hukum yang dihasilkan tidak bersifat adil,” tegas Rudi Hermanto.
Rudi mengatakan untuk mengatasi problematika hukum di Indonesia yang semakin kompleks, membutuhkan sosok Wakil Presiden yang menguasai dan memahami seluk-beluk hukum.
“Sosok yang ideal untuk menjadi Wapres RI adalah sosok yang experts dibidang hukum. Siapapun calon Presidennya, harus mengambil sosok tersebut,” jelasnya seraya menyatakan jika sosok dimaksud adalah Mahfud MD, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
“Mahfud MD memiliki pengalaman yang tidak dapat dipungkiri dengan track record yang bersih. Saya yakin, Mahfud MD mampu menjawab tantangan atas problematika hukum di Indonesia,” pungkasnya. (tim)
