Zulqoini Syarif Kembali Hadiri Paripurna Agenda Pandangan Umum Fraksi Atas Ranperda Apbd Perubahan Tahun 2024
Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), A. Zulqoini Syarif, S.H., menghadiri rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2024, di ruang rapat paripurna DPRD, Kamis (1/8/2024).
Rapat paripurna yang dihadiri 18 dari 25 anggota DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD, Agus Cik, S.Pd., S.E., didampingi Wakil Ketua I DPRD, Ripzon Efendi.
Tampak ikut hadir juga Pj. Sekda, Drs. Jon Edwar, M.Pd., Staf Ahli Bupati, para Asisten, Forkopimda Pesibar, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota TP-PKK dan DWP Pesibar, dan Camat.
Penyampaian pandangan umum dimaksud diawali oleh Fraksi NasDem yang disampaikan oleh Haryadi bahwa, Fraksi NasDem berharap dalam penyusunan APBD harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan tepat sasaran. Hal tersebut harus diwujudkan dengan merespon terhadap kebutuhan prioritas masyarakat serta mampu menyelesaikan problem masyarakat. Selain itu Fraksi NasDem mendorong dalam hal pencapaian target PAD agar pemerintah daerah mengevaluasi dan mengoptimalkan pemungutan dan pengelolaan PAD tahun 2024 baik intensifikasi maupun ekstensifikasi dimana tingkat pencapainnya belum memenuhi target. “Fraksi NasDem melihat suatu daerah yang otonom, seharusnya mempunyai kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Daerah yang telah mandiri ditandai dengan berkurangnya ketergantungan keuangan terhadap pusat. Dengan demikian tujuan otonomi daerah bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan,” kata Juru Bicara, Haryadi.
Menurut Juru Bicara, Haryadi, Fraksi NasDem mengharapkan agar arah kebijakan belanja daerah pada APBD Perubahan Pesibar yang berupa efisiensi belanja daerah melalui refocusing pada kegiatan prioritas dan lebih produktif sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD. “Fraksi NasDem mengapresiasi Bupati Pesibar yang secara konsisten meningkatkan PAD harus diikuti dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas bersama OPD terkait dengan pajak dan retribusi. Jangan sampai target tinggi tapi tidak diimbangi dengan kinerja yang maksimal,” ujar Juru Bicara, Haryadi.
Pandangan Fraksi berikutnya yakni Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Juru Bicara, Mat Muhizar bahwa, Fraksi PDI Perjuangan menilai Pemkab Pesibar perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, serta pengawasan seksama sektor pendapatan, sehingga tidak terjadi loss potensi karna sistem sistemik dan mentalitas aparatur dilapangan. “Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemkab Pesibar berupaya menarik kepedulian pengusaha, baik perhotelan, restaurat, maupun lainnya melalui program CSR dalam meningkatkan kegiatan pembangunan, serta pengembangan sumber pendapatan baru bagi PAD yang memadai,” ujar Juru Bicara, Mat Muhizar.
Menurut Juru Bicara, Mat Muhizar, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan visi dan misi Bupati yaitu kesejateraan masyarakat, dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat seperti bidang Pendidikan dan Kesehatan. “Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa rendahnya kualitas sejumlah kegiatan fisik yang menggunakan anggaran daerah karna lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran,” lanjut Juru Bicara, Mat Muhizar.
Juru Bicara, Mat Muhizar juga mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan memandang adanya ketergantungan Pemkab Pesibar terhadap dana transfer dari pemerintah. “Hal itu akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah, maka diperlukan adanya formulasi yang baik agar ketergantungan tersebut diimbangi dengan peningkatan PAD,” tukas Juru Bicara, Mat Muhizar.
Pandangan Umum Fraksi ketiga yakni Fraksi PKB disampaikan oleh Juru Bicara, Riza Pahlevi bahwa, Fraksi PKB meminta penjelasan terkait sumber yang membuat bertambahnya belanja daerah dari Rp913.718.174.916 bertambah sebesar Rp102.963.969.182, sehingga menjadi Rp1.016.630.144.298.
Juru Bicara, Riza Pahlevi juga meminta penjelasan terkait penggunaan penambahan dana operasi sebesar Rp29.206.627.682. Permintaan penjelasan berikutnya yaitu berkaitan dengan jumlah
anggaran yang akan digunakan untuk menyelesaikan Komplek perkantoran Pemkab Pesibar di Tahun 2024, baik di APBD murni serta perencanaan di APBD perubahan.
“Dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2024, agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih berhati-hati. Dikarenakan APBD perubahan yang disampaikan kepada
DPRD melebihi angka yang ada di KUA-PPAS APBD Tahun 2024 yang lalu,” imbau Juru Bicara, Riza Pahlevi.
Juru Bicara, Riza Fahlevi juga mengingatkan untuk lebih berhati-hati dalam penyelesaian kantor pemerintah daerah, sehingga tidak menimbulkan penambahan hutang baru kepada pihak perusahaan atau rekanan. Selain itu juga, meminta mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk lebih menertibkan penggunaan Kendaraan Dinas (Randis) sesuai dengan peruntukannya. “Terkait pembangunan SD 51 Krui Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan
sudah sangat miris kebocoran atapnya dan ini harus segera ditindak lanjuti oleh dinas terkait,” pinta Juru Bicara, Riza Pahlevi.
Masih kata Juru Bicara, Riza Pahlevi, pihaknya juga meminta penjelasan kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) berkaitan nama perusahaan pemenang pembangunan kantor Camat Pesisir Tengah di Tahun 2023 yang sudah melakukan kontrak tetapi tidak melakukan pekerjaan. “Fraksi PKB juga berharap kepada seluruh anggota DPRD untuk dapat membahas APBD Perubahan dengan cermat, teliti, dan penuh dengan kehati-hatian,” tandas Juru Bicara, Riza Pahlevi.
Sementara pandangan umum berikutnya yakni Fraksi Demokrat yang disampaikan Juru Bicara, Fadli Ahmadi, A.Md., menyampaikan bahwa Fraksi Demokrat mengingatkan kembali azas propesional, terbuka dan bertanggungjawab agar benar-benar menjadi pedoman dalam pengelolaan anggaran bagi satuan kerja di Pemkab Pesibar.
