Lampung timur, LNET|Program indonesia pintar (PIP), merupakan program pemerintah yang di peruntukkan bagi keluarga siswa-siswi yang kurang mampu, sehingga dapat membantu melengkapi kebutuhan sekolahnya, dan tidak ada lagi alasan orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya atau putus sekolah hanya karena ekonomi, kamis 01 Nov 2018.
Namun bagaimana bisa, program pemerintah bisa berjalan tanpa campur tangan dari pihak sekolah, apalagi sampai dana itu sudah disalurkan pemerintah namun tidak sampai ke siswa.
. Pada hari senin tgl 29 Oktober 2018, LampungNET mendapat informasi bahwa, siswa SDN 2 Mengandung sari tidak pernah mendapatkan PIP. Di duga dana tersebut di slewengkan oleh kepala sekolah untuk menguntungkan diri sendiri.
Untuk memperjelas informasi tersebut, pada keesokan harinya wartawan LampungNET mencoba untuk mencari keterangan dari beberapa wali murid SDN 2 Mengandung sari, alhasil bahwa walimurid mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan apa-apa yang terkait dengan PIP , “selama anak saya sekolah di SDN 2 mengandung sari dari kelas 1 sampai kelas 5 anak saya belom pernah yang nama nya menerima bantuan PIP itu mas” ujar salah satu wali murid yang tidak ingin di sebutkan nama nya. kami mencoba menemui Nurmiyani S.pd selaku kepala sekolah SDN 2 Mengandung sari, saat diwawancarai kepala sekolah tersebut mengaku Bahwa “Dari 180 jumlah murid SDN2 Mengandungsari ini, yang mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun ajaran 2017/2018, hanya 50 siswa saja itu pun belum di ambil pihak sekolah, dana nya masih di Bank BRI karna Bank BRI belum memperkenankan mengambilnya” ungkap Nurmiyani S.pd. Bahwa jelas peran Pemerintah melalu Mendikbud Bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) harus disalurkan kepada siswa yang membutuhkan. Tetapi pada kenyataan nya banyk sekali yang tidak tepat sasaran dan yang mendapatkan nya tidak sesuai harapan.
Di tambah lagi SDN 2 Mengandungsari juga mendapatkan Bantuan Pemerintah untuk Rehab Bangunan SD N 2 Mengandungsari Lampung Timur (DAK) senilai Rp 301.783.000 jt yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018. Kami mencoba mencari papan informasi bangunan tersebut namun sama sekali tidak ditemukan plang nama/ papan informasi bangunan, pihak Konsultan/PPTK yang seharusnya transparansi terhadap Kegiatan pembangunan sekolah tetapi pada kenyataan banyak yang d sembunyikan terkesan ditutupi.
Dan kami pertanyakan kembali plang bangunan sekolah, Kepala Sekolah menjawab ” ada lo pak papan namanya, sengaja gak dipasang diluar kawatir kehujanan, jadi kami tempel di dinding sekolah”tandasnya. (HERMAN. S)
