Lampungnet.com | Tulang Bawang Barat – Program ketahanan pangan Dana Desa (DD)Tahun 2023 di Tiyuh/Desa Pagar jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat (TUBABA) gagal dan diduga menjadi ajang korupsi.
Hal tersebut terlihat dari keterangan Eko selaku bendahara Tiyuh mengatakan bahwa Dana Desa tahun 2023 di realisasikan ke program ketahanan pangan, dengan membeli kambing, bibit ikan lele dan pengerasan jalan.
“Kalou tahun lalu kami dari Tiyuh membeli 4 kambing yang kita serahkan ke masyarakat di suku 02, bibit ikan lele yang kita Tarok di keramba di embung Tiyuh tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena tidak hasil di tahun itu juga kita bangun kan empat apa lima gorong-gorong di suku 2 dan ada juga pengerasan jalan (sabes) di suku dua juga di jalan usaha tani,”katanya Jum’at (10/05/2023) saat di jumpai di kediaman nya.
Saat di mintai keterangan lebih lanjut mengenai jumlah anggaran yang di realisasikan di setiap kegiatan,bendahara Tiyuh beralasan dirinya sudah lupa di karenakan sudah lewat tahun anggaran.
“Kalau anggaran di setiap kegiatan ketahanan pangan itu saya lupa mas,soalnya itu sudah lewat dan juga ngak semua informasi itu harus saya katakan”.alasan Eko.
Namun saat di konfirmasi masyarkat penerima 4 ekor kambing yang di sebutkan oleh Eko tersebut membatah keterangan yang di jelaskan oleh Eko,
Dari informasi yang di peroleh berdasarkan penjelasan dari masyarakat yang di sebut Eko bendahara Tiyuh mengatakan bahwa kambing yang di pelihara merupakan kambing punya orang pribadi bukan merupakan pemberian dari Tiyuh seperti yang di katakan oleh bendahara tiyuh.
“Gak ada mas batuan Dari Desa apalagi di beri kambing saya gak pernah Nerima,kalou kambing saya ini itu kambing orang semua kambing gaduhan ( bagi hasil kali beranak) punya orang ini kambing udah di saya sudah lama ada kalou tiga tahun ini aja udah termasuk udah anak- kambing nya,” jelas masyarakat yang di sebut Eko sebagai penerima kambing dari Dana Desa.
Di tempat yang terpisah mantan ketua BPT memaparkan perihal dirinya melakukan pengunduran diri dari jabatan,di akibatkan tidak ada nya terasparan di pengelolaan Dana Desa dan tidak di libatkan nya BPT di setiap kegiatan pengelolaan dana desa.
“Saya mengundurkan diri dari jabatan ketua BPT di karenakan tidak adanya keterbukaan di pengelolaan Dana Desa dengan BPT dan tidak ada nya keterbukaan kepada masyarakat,dan di pengelolaan dana desa di Tiyuh pagar jaya ini dari kasi perencanaan,RK,RT,Hinga BPT tidak ada yang di fungsikan.semua itu di kelola Sama Kepalo Tiyuh, bendahara dan sekertaris Tiyuh,” papar nya.
Namun sampai brita ini di terbitkan kepalou Tiyuh tidak bisa di temui. (Ali Alba)
