Persoalan PKH Tiyuh Penumangan, Ponco Nugroho : Akan Kita Gelar Hearing
Lampungnet,com, Tulang Bawang Barat – Persoalan bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) berupa Program Keluarga Harapan atau PKH yang tidak lagi diberikan kepada masyarakat penerima di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulangbawang Tengah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Hal ini diutarakan oleh Ketua DPRD Tubaba Ponco Nugroho diruang kerjanya disela penerimaan laporan terkait PKH tersebut yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat.” Kami memang sedang menunggu laporan soal PKH ini, ada apa dengan PKH yang tanpa penjelasan yang konkrit penerima tidak lagi diberikan dana bantuan sosial tersebut,”ungkapnya, Kamis (19/8/2021).
Ponco juga menegaskan pihaknya akan menggali lebih dalam permasalahan tersebut dalam lingkup se Kabupaten Tubaba.” Kami juga sering mendapatkan penyampaian lisan dari warga soal PKH ini, oleh sebab itu saya akan disposisikan kepada lintas Komisi untuk juga melakukan investigasi mengumpulkan informasi dari masing-masing wilayah mereka,”terangnya.
Ditegaskan Ponco, pada awal bulan September pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Hearing khusus pembahasan soal PKH.” Laporan ini kami himpun, hasil investigasi kawan-kawan anggota DPRD Tubaba juga akan kita kumpulkan dan kita gelar Hearing awal bulan depan,”tukasnya.
Sementara, Zulkarnaen, SH Ketua Badan Advokasi dan Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Tubaba didampingi Rico Rivaldi, Departemen Advokasi dan Investigasi telah menyampaikan laporan tersebut kepada Ketua DPRD Tubaba dengan tujuan agar dilakukan Hearing sehingga persoalan PKH menjadi terang benderang.
“Laporan ini sebagai tindak lanjut dari masyarakat Tiyuh Penumangan dan Makarti yang mengadu ke Posko Pengaduan Bansos yang kita buka beberapa waktu yang lalu,”kata Zulkarnaen.
“Gayung bersambut, rupanya Pak Ponco Nugroho Ketua DPRD juga telah memperhatikan permasalahan bansos yang carut marut di Kabupaten Tubaba ini. Mudah-mudahan masyarakat yang merasa haknya tidak lagi terpenuhi ini dapat dengan jelas mengetahui pokok persoalannya dimana sehingga PKH dan bansos lainnya,”tukas Rico. (*).
